Potensi Industri Perikanan Maluku Patut Dikembalikan

09-12-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa. Foto : Kresno/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa berharap agar Menteri Perindustrian mau memprioritaskan kembali pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang ada di Provinsi Maluku sebagai salah satu kekuatan industri Indonesia. Menurutnya Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut besar dengan ikan yang melimpah, namun kebanyakan industri perikanan Indonesia saat ini malah dibangun di kota-kota lain.

 

Hal tersebut ia sampaikan kepada Menteri Perindustrian beserta jajarannya dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019). Hendrik menegaskan bahwa hal ini merupakan paradoks bagi dunia industri perikanan Indonesia, sehingga Menteri baru menurutnya harus segera bertindak melakukan perbaikan terhadap hal ini.

 

“Industri perikanan ini justru banyak dibangun di daerah-daerah di luar Maluku, padahal dari sisi persyaratan infrastruktur, Maluku kan punya logistik ikan yang paling besar di republik ini. Yang membuat kami sebagai orang-orang yang punya ikan di perairan kami merasa, ‘ini apa maksudnya seperti ini?’ Masak Pemerintah tidak punya goodwill untuk membangun industri perikanan di sana (Maluku),” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Hendrik menjelaskan bahwa masalah ini pada akhirnya sangat merugikan masyarakat di Maluku, sebab dengan potensi besar yang ada di wilayah mereka tidak dapat memberi kesejahteraan. Bahkan kebanyakan nelayan di Maluku kehidupannya masih berkategori di bawah sejahtera, sehingga ia berharap saat ini pemerintah dapat melakukan itikad baik terhadap daerah pemilihannya.

 

“Sekarang kalau mau lihat, tidak ada lagi yang hidup di sana. Jadi kalau ada rencana Kementerian Perindustrian untuk mendorong pihak swasta membangun industri perikanan tolong dibangun di Maluku. Tidak ada yang kurang di sana, ikan ada, air ada, listrik pun ada. sumber daya manusianya juga baik. Yang belum ada adalah goodwill dan strong-willed dari Pemerintah,” tukasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...